PELAKU EKONOMI MIKRO DAN MAKRO

A.  Pelaku Ekonomi Mikro

Di dalam kegiatan ekonomi terdapat beberapa pelaku yang dapat digolongkan menjadi empat, yaitu rumah tangga keluarga, perusahaan, pemerintah dan masyarakat luar negeri.

1.    Rumah Tangga Keluarga/ Rumah Tangga Konsumsi

Rumah tangga keluarga/ konsumsi merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi lain. lebih jelas mengenai faktor produksi. Penyediaan faktor produksi tersebut dimaksudkan guna mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun cara yang dilakukan agar uang tersebut diperoleh adalah sebagai berikut:

-Menawarkan tanah (alam) yang dimiliki kepada pihak lain untuk menerima balas jasa yang disebut dengan sewa.

-Menawarkan sumber tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk mendapatkan balas jasa yang disebut dengan upah atau gaji.

- Menawarkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan bunga sebagai balas jasa.

 -Menawarkan keahlian atau memakai keahlian yang dimiliki dan balas jasa yang diterima disebut bagian keuntungan atau laba dari perusahaan yang bersangkutan.

Dengan demikian kelompok rumah tangga ini melakukan kegiatan sebagai berikut:

-         Menyediakan dan menyerahkan faktor-faktor produksi

-         Menerima balas jasa atas faktor produksi yang dimiliki

-         Mengonsumsi barang dan jasa

2.   Rumah Tangga Perusahaan

Rumah tangga perusahaan berperan untuk melakukan kegiatan produksi maupun distribusi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok rumah tangga perusahaan meliputi :

-          Melakukan kegiatan produksi barang dan jasa , dengan cara mengolah faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen.

-          Membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi.

-         Menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen.

-         Menerima pembayaran atas penjualan berang dan jasa.

3.   Rumah Tangga Pemerintah

Berbeda dengan rumahtangga konsumsi dan perusahaan, pemerintah menjalankan kegiatan ekonomi dengan motif sosial (social economy), yaitu mencari prnghasilan untuk kepentingan umum.

Aktivitas pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut:

a. mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya pajak.

b. Membelanjakan penerimaan negara untuk membeli berbagai kebutuhan pemerintah termasuk menyiapkan sarana dan prasarana yang menyangkut kegiatan umum (public goods).

c. Melakukan kegiatan ekonomi langsung dibawah Badan Usaha Milik Negara. Misalnya PLN, DAMRI, PERTAMINA, dsb.

d. Menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain.

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi langsung, pemerintah menggunakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelolanya. Di Indonesia BUMN dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

-         Perusahaan umum (PERUM)

Badan usaha ini mengusahakan alat-alat vital dan strategis dengan pembiayaan dan keuntungan untuk negara. Contoh: Perum Pegadaian dan Perum Perumnas.

-          Perusahaan perseroan (PT.)

Badan usaha ini beroperasi seperti layaknya perusahaan swasta, namun modal perseroan tetap disetor dan diusahakan oleh pemerintah. Contoh: PT. Pertamina, PT. PerkebunanXII, PT. Pelni dan sebagainya.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk:

-         Menyelenggarakan prasarana produksi seperti jalan umum, pos dan komunikasi, pengangkutan umum, kereta api, air minum, sekolah, listrik, rumah sakit, dan lain-lain.

-         Merangsang produksi melalui pajak dan subsidi.

-         Mengatur perekonomian dengan peraturan/ pengawasan dan perijinan.

-         Menyediakan informasi, misalnya melalui bagian statistik harga, riset, dan penerangan.

-         Mengawasi peredaran jumlah uang.

-         Menjalankan sendiri beberapa jenis perusahan, terutam,a yang menmyangkut hajat hidup orang banyak.

B.   Pelaku Ekonomi Makro

Dalam teori ekonomi makro pelaku kegiatan ekonomi adalah masyarakat secara keseluruhan . masyarakat pelaku ekonomi dapat dibagi dalam empat kelompok dan masing- masing mempunyai perananan dan tujuan.

1.    House hold atau rumah tangga konsumsi ( RTK )

        Peranan RTK dalam kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut :

Sebagai pemilik atau pemasok sumber daya atau faktor produksi yang dibutuhkan kelompok pelaku ekonomi lainnya.

Sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh kelompok masyarakat lainnya seperti : produsen , pemerintah , dan luar negeri.

2.   Bussineses atau rumah tangga produksi ( RTP )

Peranan RTP dalam kegiatan ekonomi anatara lain sbb :

§  Sebagai penghasil atau pemasok barang barang hasil produksi kelompok masyarakat

§  Sebagai pemakai faktor produksi/sumber daya RTK

§  Sebagai pemakai input dan output dati RLTN

Tujuan kegiatan RTP adalah untuk mencari laba maksimum

3.   Government Sector , rumah tangga Negara

          Peranan RTN dalam kegiatan ekonomi antara lain , sebagai berikut :

§  Sebagai penghasil barang public

§  Sebagai pemakai faktor produksi dari RTP dan RLTN

§  Sebagai pemakai hasil produksi dati RTP dan RLTN

Tujuan kegiatan RTN adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum.

4.   Foreign sector, Rumah tangga luar negeri ( RLTN ) 

Peranan RLTN dalam kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut :

§  Sebagai penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan kelompok pelaku kegiatan ekonomi lainnya

§  Sebagai pemasok faktor produksi yang dibutuhkan, kelompok pelaku ekonomi lainnya

§  Sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan RTP

§  Sebagai pemakai faktor produksi yang dimiliki RTK

C.   Sistem Perekonomian Indonesia

Awalnya sistem.perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi campuran. Khusus di Indonesia, mekanisme yang mengatur arah da jalannya roda perekonomian tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi " perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan atas asas kekeliargaan".

Indonesia membentuk sebua sistem perekonomian baru yang dikenal dengan nama "SISTE PEREKONOMIAN PANCASILA". Disebut begitu karena pancasila merupakan dasar atau fondasi negara Indonesia. Sistem perekonomian pancasila ini sudah cukup baik dan cocok untuk negara Indonesia sendiri. Alasanya karena Sistem ekonomi tidak didomonasi dengan buruh (seperti sosialis) maupun modal (seperti kapitalis) melainkan didasarkan atas asas kekeluargaan. Mekanisme pembentukan harga pasar pun terkendali. Pengelolaan ekonomi tidak dikuasai pasar sepenuhnya, karena pemerintah juga menguasai bagian BUMN, BUMD serta UKM juga mengatur permodalan. Segala keputusan pun diambil secara musyawarah serta mufakat.

INFLASI

A.  PENGERTIAN INFLASI

Inflasi (inflation) adalah suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus menerus sepanjang waktu. Dari definisi tersebut, ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu :

1.    Kenaikan harga

2.   Bersifat umum

3.   Berlangsung terus-menerus

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meingkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu kewaktu menunjukkan pergerakan dari harga paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Jui 2005, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS aan memonitor perkembangan hargadari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, dipasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa disetiap kota.

Indikator inflasi lainnya berdasarkan Internationa Best Practice antara lain :

1.    Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga perdagangan besar dari suatu komoditas ialah harga transkais yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.

2.   Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

Contoh permasalahan inflasi yaitu seperti kenaikan BBM di indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini bangsa kita sedang mengalami masalah naiknya harga bahan bakar minyak. Ini dikarenakan permintaan masyarakat akan BBM yang membubung tinggi sementara penyediaan barang mengalami kekurangan yang membuat harga barang tersebut menjadi naik dan timbulnya inflasi. Kenaikan harga BBM memperberat beban hidup masyarakat terutama mereka yang berada di kalangan bawah dan juga para pengusaha, karena kenaikan bbm menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan itu akan mengakibatkan tidak terserapnya semua hasil produksi banyak perusahaan sehingga akan menurunkan tingkat penjualan yang pada akhirnya juga akan menurunkan laba perusahaan.

Naiknya harga BBM di indonesia diawali oleh naiknya harga minyak dunia. yang membuat pemerintah tidak dapat menjual BBM kepada masayarakat dengan harga yang sama dengan harga sebelumnya, karena hal itu dapat menyebabkan pengeluaran APBN untuk subsidi minyak menjadi lebih tinggi. Maka pemerintah mengambil langkah untuk menaikkan harga BBM.

Infasi tidak selamanya menimbulkan kerugian seperti pengangguran, kenaikan harga, dan lainnya. Tetapi inflasi juga dapat menguntungkan, seperti bagi para penabung inflasi dapat meningkatkan suku bunga. Keuntungan inflasi dapat juga di rasakan bagi suatu perusahaan yang memiliki stok persediaan barang dari sebelum terjadinya inflasi.  Bagi para pedagang, inflasi dijadikan sebagai kesempatan untuk mempermainkan harga dengan cara menaikkan harga untuk memperoleh keuntungan yang besar. Bagi para orang orang atau perusahaan yang mengadakan spekulasi, mereka akan menimbun barang sebanyak banyaknya sebelum terjadinya inflasi untuk menjualnya saat terjadinya inflasi. Kenaikan harga akan menguntungkan mereka. Bagi para peminjam, terjadinya inflasi tidak mempengaruhi jumlah pinjamannya jika peminjaman terjadi sebelum terjadinya inflasi. Meskipun saat inflasi terjadi kenaikan harga. Contohnya para pengambil KPR BTN inflasi akan mengakibatkan harga bahan bangunan menjadi naik. Namun jumlah kewajiban yg harus dibayar kpada BTN tidak ikut dinaikkan.

B.   FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

1.     Suku Bunga

Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi.

2.    Pendapatan nasional per kapita untuk tingkat negara (nasional) dan PDRB per kapita untuk tingkat propinsi dan Kabupaten atau Kota

Pendapatan nasional per kapita dan PDRB per kapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah (yang dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita atau PDRB per kapita) maka akan makin menarik negara atau daerah tersebut untuk berinvestasi.

3.    Birokrasi perijinan

Birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Padahal bagi pengusaha, waktu adalah uang. Kemungkinan yang lain, birokrasi yang panjang membuka peluang oknum aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi tersebut.

4.   Kualitas sumberdaya manusia

Manusia yang berkualitas akhir-akhir ini merupakan daya tarik investasi yang cukup penting. Sebabnya adalah tekhnologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama makin modern. Tekhnologi modern tersebut menuntut ketrampilan lebih dari tenaga kerja.

5.    Peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan

Peraturan undang-undang ketenagakerjaan ini antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum, kontrak kerja dan lain-lain.

6.   Stabilitas politik dan keamanan

Stabilitas politik dan keamanan penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang.

7.    Pengaruh Nilai tukar

Secara teoritis dampak perubahan tingkat / nilai tukar dengan investasi bersifat uncertainty (tidak pasti). Shikawa (1994), mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran, perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorbsi domestik atau yang dikenal dengan expenditure reducing effect. Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang disebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Gejala diatas pada tingkat perusahaan akan direspon dengan penurunan pada pengeluaran / alokasi modal pada investasi.

Pada sisi penawaran, pengaruh aspek pengalihan pengeluaran (expenditure switching) akan perubahan tingkat kurs pada investasi relatif tidak menentu. Penurunan nilai tukar mata uang domestik akan menaikkan produk-produk impor yang diukur dengan mata uang domestik dan dengan demikian akan meningkatkan harga barang-barang yang diperdagangkan / barang-barang ekspor (traded goods) relatif terhadap barang-barang yang tidak diperdagangkan (non traded goods), sehingga didapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan mendorong ekspansi investasi pada barang-barang perdagangan tersebut.

8.   Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distrosi informasi tentang harga-harga relatif. Disamping itu menurut Greene dan Pillanueva (1991), tingkat inflasi yang tinggi sering dinyatakan sebagai ukuran ketidakstabilan roda ekonomi makro dan suatu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan kebijakan ekonomi makro.

Sumber :

https://punyaprasetyo.wordpress.com/category/perekonomian-indonesia/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-investasi-dalam-perekonomian-suatu-negara/

http://id.m.wikipeda.org/wiki/inflasi

KEMISKINAN

A.    PENGERTIAN KEMISKINAN

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

• Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
• Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
• Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

B.     GARIS KEMISKINAN

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.
Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.

C.    PENYEBAB KEMISKINAN DI INDONESIA

Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun. Kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh Negara-negara berkembang melainkan negara maju sepeti inggris dan Amerika Serikat.
Kemiskinan di Indonesia, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1.      Rendahnya Pendidikan Masyarakat Indonesia

Tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu penyebab dari kemiskinan, karena rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat / tenaga kerja untuk menjalani suatu pekerjaan.di jaman sekarang, jelas sekali kalau lapangan industri membutuhkan tenaga kerja yang memiliki skill atau pengetahuan untuk perkembangan ekonominya.

2.      Meningkatnya Pertumbuhan Penduduk Indonesia

Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

3.      Tingkat Pengangguran yang Semakin Tinggi

Pengangguran juga merupakan penyebab dari kemiskinan, karena masyarakat yang tidak bekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dan menyebabkan kemiskinan.

4.      Kurangnya Perhatian Pemerintah

Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

5.      Pendapatan Masyarakat yang Bekerja Tak Sepadan

Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih.

D.    DAMPAK KEMISKINAN DI INDONESIA

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia juga dapat berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia, yaitu :

1.      Pendidikan

Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan.

2.      Pengangguran

Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat.

3.      Kekerasan

Kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga kelangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu [dengan cara mengintimidasi orang lain] di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak. Dan yang sedang marak terjadi adalah kasus pembegalan, itu adalah salah satu kekerasan akibat kemiskinan yang dialaminya.

4.      Kesehatan

Kemiskinan dapat membuat buruknya kesehatan seseorang. Karena makan yang tidak teratur ataupun tidak layak untuk di konsumsi. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan program kesehatan BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu, namun tetap masih ada biaya yang harus dikeluarkan yang mungkin masih cukup besar untuk masyarakat yang tidak mampu.

5.      Konflik Sosial Bernuansa SARA

Tanpa bersikap munafik konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. M Yudhi Haryono menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan “keamanan” dan perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi-politik yang obyektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif.

E.     MENGATASI KEMISKINAN DI INDONESIA

Kemiskinan di Indonesia dapat diatasi, yaitu dengan :

1.      Penyediaan lapangan pekerjaan yang luas, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di kota kecil atau pedesaan.

2.      Pelatihan terhadap masyarakat yang pengetahuan dalam bekerja minim.

3.      Menjadi masyarakat yang rajin dan bertanggung jawab.

4.      Memberi subsidi yang pantas untuk masyarakat yang tidak mampu

5.      Menaikan upah minimum yang sesuai dengan kebutuhannya

6.      Pemerintah memperbanyak sekolah gratis dan menempatkan ditempat yang dapat dijangkau masyarakat yang tidak mampu

7.      Memperbaiki infrastruktur di daerah tertentu yang aksesnya sulit untuk dijangkau, sehingga dapat mengirimkan kebutuhan seperti sangan, pangan dengan harga yang murah.

DAFTAR PUSTAKA

http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_kemiskinan

http://dianaapriliyanti.blogspot.com/2013/12/terjadinya-kemiskinan-pengangguran-dan.html